Wahai Pemerintah Jangan Tinggal Diam, Kemiskinan di NTB Masih Marak

Selain memberikan solusi subsidi pupuk dan pestisida.

Pemerintah Provinsi NTB juga harus memfasilitasi petani menjual hasil produksi, bukan terhadap jagung dan bawang saja.

"Kalau jagung, tidak perlu Gubernur susah meminta naikkan harga beli jagung ke pemerintah pusat, karena jagung saat ini sedang dibutuhkan karena banyaknya pabrik pakan ternak, tentu harga pasti mengikuti. Yang perlu dilakukan, carikan pangsa pasar dan harga komoditas lain juga supaya petani tidak miskin," ujarnya.

Haerul Warisin juga menyinggung komoditas gabah dan beras petani yang tidak diakomodir.

"Jangan imporlah, dari pada impor dengan harga tinggi lebih baik berdayakan hasil petani lokal, tentu membantu menurunkan angka kemiskinan itu. Begitu halnya ketika ada program pembagian bantuan PKH di dalamnya ada beras dan lain-lain," ujarnya.

Menurut dia, mestinya pemerintah daerah membeli beras hasil produksi petani yang sudah dibeli dan distok oleh Bulog ini, karena kalau terus disimpan Bulog, ratusan ribu ton itu bisa berkutu.

Hanya saja pemerintah tidak bisa berdayakan itu.

Menurut Haerul Warisin lagi, saat ini Bulog bukan lagi difungsikan sebagai lembaga BUMN yang menstabilkan harga beras, tetapi terkesan diswastakan.