Wahai Pemerintah Jangan Tinggal Diam, Kemiskinan di NTB Masih Marak

ntb.jpnn.com, MATARAM - Pemprov NTB diharapkan tidak tinggal diam dengan kemiskinan yang masih ada.

Pemerintah diharapkan bisa memberikan subsidi kepada para petani.

Demikian disampaikan Sekretaris Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Haerul Warisin.

"Sebenarnya saya tidak setuju kalau sektor pertanian disebut mendominasi kemiskinan ekstrem di NTB. Kalau menyebut oknum buruh tani dan buruh kebun masuk akal, karena mereka mungkin tidak punya lahan. Karena mereka itu kan sebagai buruh tani dan buruh kebun yang tidak bisa mendapatkan upah maksimal akibat komoditas hasil pertanian ini tidak bisa mencapai harga bagus sesuai harapan petani, terganjal harga pupuk dan pestisida tinggi," ujar Haerul, Jumat (22/7).

Ia mengatakan, persoalan petani selama ini kurangnya produksi komoditas akibat biaya produksi terlalu tinggi, di mana harga pupuk dan pestisida tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah, sehingga membuat petani berat menanggungnya selama produksi.

"Mestinya Pemerintah Provinsi NTB memberikan petani subsidi pupuk dan pestisida agar produksi petani meningkat, dengan demikian buruh tani dan buruh kebun itu bisa diberikan upah lebih tinggi. Kan sektor pertanian tidak perlu lagi disebut mendominasi kemiskinan," ujarnya pula.

Dia menegaskan, petani sebagai pemilik sawah tidak bisa dikatakan miskin, karena mereka ini mempunyai lahan yang dikelola.

"Jika pemerintah sudah mengetahui sektor pertanian mendominasi kemiskinan ekstrem. Mestinya harus peduli terhadap petani dengan memberikan subsidi pupuk dan pestisida, bukan terkesan menekan harga tinggi, jangan hanya memperhatikan infrastruktur saja lah," katanya lagi.