Data Tenaga Honorer Simpang Siur, Anggota DPRD NTB Berang!

ntb.jpnn.com, MATARAM - Data tenaga honorer di Pemprov NTB masih simpang siur.

Padahal, keberadaan tenaga honorer menyedot anggaran yang tidak sedikit, yakni mencapai Rp 17 miliar.

Anggota Komisi I DPRD NTB Bidang Pemerintahan, Hukum, dan HAM, Najamuddin Moestafa, menyoroti hal tersebut.

"Saya cek ada ketidaksinkronan data antara BKD dengan di BPKAD. BKD menyebutkan data honor daerah kita itu ada 6.018 orang, sedangkan BPKAD ada 11 ribu lebih. Jadi, mana data yang benar antara dua instansi ini," katanya.

Kesimpangsiuran ini menimbulkan pertanyaan.

Sebab, ada dana sebesar Rp 17 miliar yang harus dianggarkan melalui APBD untuk honor 11 ribu lebih tenaga honorer daerah (honda) tersebut setiap tahun, sedangkan data honda di BKD berjumlah 6.618 orang saja.

"Ini kan aneh. Yang terdata di BKD itu 6.618 orang. Tetapi yang dianggarkan Rp 17 miliar untuk 11 ribu orang. Lalu 5.000-an lagi ke mana sisanya. Jangan dibiarkan begini. Jangan-jangan nanti 5 ribuan itu fiktif. Jangan-jangan, ya," ucapnya.

Oleh karena itu, terhadap persoalan tersebut mantan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB itu minta untuk disikapi segera, terutama oleh Gubernur NTB agar memerintahkan BKD-BPKAD menyinkronkan data.