Kisruh Guru Honorer PPPK, DPRD Ambil Tindakan Tegas

Kamis, 08 Desember 2022 – 15:44 WIB

Ketua Komisi V DPRD NTB, Lalu Hadrian Irfani saat menerima perwakilan guru honorer yang tergabung dalam Forum PPPK Prioritas (P1) di Gedung DPRD NTB di Mataram, Rabu (7/12/2022). ANTARA/Nur Imansyah

Lebih lanjut Putu mengaku sangat menyesalkan sikap pemerintah yakni Kemendikbudristek, Dikbud NTB dan BKD NTB yang justru membuka formasi baru guru PPPK untuk Prioritas (P2) dan P3 di saat status mereka belum jelas.

"Kami yang 507 guru ini belum jelas diakomodir dalam PPPK, kenapa Kemendikbudristek, Dikbud dan BKD NTB justru membuka formasi baru. Mestinya kan tuntaskan kami dulu baru ke yang yang lain," katanya. (antara/ket/jpnn)