Proyek DAK Dikbud NTB Tersednat, Ada Monopoli?
ntb.jpnn.com, MATARAM - Dugaan monopoli perusahaan yang menjadi suplier dana alokasi khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB kembali mencuat.
Hal tersebut mencuat ke publik setelah Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPD Demokrat NTB membuka posko pengaduan tentang proyek DAK.
Ketua BHPP DPD Demokrat NTB, Imam Sofian mengatakan, pihaknya saat ini telah menerima sejumlah data dari masyarakat tentang adanya indikasi monopoli perusahaan yang menjadi suplier DAK
Menurut Sofian, dalam data yang dikantongi, terdapat satu nama perusahaan yang menyuplai bahan di banyak sekolah.
"Kok ada nama-nama itu saja, ada apa. Bukankah swakelola ini dihajatkan untuk pemerataan dan menumbuhkan UMKM," katanya, Rabu (11/1) malam.
Untuk memperjelas hal tersebut, BHPP akan menyerahkan data ke DPD Demokrat untuk diteruskan ke fraksi DPRD yang menangani bidang pendidikan.
Dengan demikian, alasan dari dugaan monopoli tersebut dapat diketahui oleh publik.
"Tentu ada alasannya dong kenapa nama-nama itu saja yang dipilih. Fraksi Demokrat akan tanyakan alasannya," tegasnya.
Pembangunan dari DAK di Dikbud NTB tidak berjalan mulus, lalu muncul dugaan adanya monopoli suplier, benarkah?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com NTB di Google News
