Anggaran Pendidikan NTB Raib Rp 110 Miliar?

ntb.jpnn.com, MATARAM - Ketua Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat, Lalu Hadrian Irfani mempertanyakan raibnya anggaran Rp 110 miliar yang diperuntukkan untuk peningkatan pendidikan.

Anggaran tersebut tidak lagi muncul dalam KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023.

"Saat kami rakor dengan Kepala Dinas Pendidikan disampaikan bahwa anggaran untuk peningkatan pendidikan di NTB dipotong Rp 110 miliar oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)," ujarnya, Kamis (24/11).

Hadrian mengungkapkan Komisi V DPRD NTB bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB sudah sepakat menetapkan anggaran untuk peningkatan pendidikan di wilayah itu sebesar Rp 131 miliar yang tertuang dalam rancangan nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran (TA) 2023.

Akan tetapi, saat penetapan KUA-PPAS APBD 2023, angka tersebut berkurang sebanyak Rp 110 miliar.

Ketua Komisi V DPRD NTB Lalu Hadrian Irfani mempertanyakan alasan pemotongan anggaran tersebut, apalagi tidak pernah diinformasikan oleh TAPD perihal pemotongan dan pengalihan anggaran Rp 110 miliar tersebut.

"Awalnya, dalam rakor dengan Dikbud NTB dipaparkan bahwa anggaran Rp 131 miliar itu akan dialokasikan untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kualitas belajar di NTB, termasuk mempersiapkan SDM unggul, untuk sekolah swasta. Angkanya Rp 131 miliar," terangnya.

Anggota DPRD dari daerah pemilihan (Dapil) Lombok Tengah ini menegaskan jika berbicara peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya soal membangun manusia, tetapi juga tentu harus diiringi dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.