Anggaran Pendidikan NTB Raib Rp 110 Miliar?

Miq Ari span akrabnya menyatakan, adanya pemotongan secara sepihak itu membuat program yang sudah disiapkan Dikbud NTB tidak akan dapat berjalan. 

"Banyak sekolah swasta kita yang siswanya banyak tetapi bangunannya tidak ada, bocor, hingga rusak. Itu sangat mengkhawatirkan dalam proses belajar mengajar," ungkapnya.

Menurut Lalu Ari, persoalan ini harus dibuka sejelas-jelasnya oleh TAPD karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB tidak tahu kenapa anggarannya dipotong, sehingga program yang sudah mereka susun untuk pelajar miskin, rehab sekolah swasta, peningkatan sarpras  sekolah negeri dan swasta terbengkalai.

Pihaknya tak ingin berspekulasi perihal ada motif apa di balik pemotongan tersebut.

Namun, ia menggarisbawahi agar TAPD mengembalikan anggaran yang termaktub dalam rancangan KUA PPAS.

"Kami akan memberikan rekomendasi sebelum penetapan APBD 2023. Sementara pendapatan sudah dinaikkan. Ini political will dari kepala daerah, sementara beasiswa tetap saja nilainya seperti itu. Kami komisi V merekomendasikan agar beasiswa ini tidak dilanjutkan lagi," katanya.

Sementara itu, dikonfirmasi terkait hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Aidy Furqon belum dapat dikonfirmasi. (antara/ket/jpnn)