Proyek DAK Dikbud NTB Tersednat, Ada Monopoli?
Sofian juga menyinggung soal keterlambatan pekerjaan pembangunan proyek fisik sekolah tersebut.
Dari data yang ia peroleh, seharusnya pada akhir Agustus tahap perencanaan sudah selesai, dan bulan September pembangunan sudah dapat dimulai.
"Ada maladministrasi tidak di sana? Kapan uang itu masuk ke Dikbud? Dari Dikbud kapan masuk ke bidang dan dari bidang kapan masuk ke DAK?" tanyanya.
Padahal, dari keterangan Kabid SMK Khairul Ihwan di media, lanjutnya, telah dilakukan rapat berkali-kali. Akan tetapi, belum menemukan titik terang.
"Kalau rapat sampai 10 kali belum juga mendapatkan kesimpulan, lantas bagaimana ke depannya?" singgungnya.
Selaku partai pengusung Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah atau Zul-Rohmi, pihaknya mengkritik bukan asal kritik.
Melainkan, lanjut dia, ini sebagai tanggungjawab moral pihaknya sebagai partai yang mengusung pasangan yang berjargon NTB Gemilang itu.
"Kritikan kami ini untuk mencari jalan agar program DAK berikutnya lebih sempurna," pungkasnya.
Pembangunan dari DAK di Dikbud NTB tidak berjalan mulus, lalu muncul dugaan adanya monopoli suplier, benarkah?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com NTB di Google News
