Proyek DAK Dikbud NTB Tersednat, Ada Monopoli?
Senada dengan apa yang disampaikan BHPP Demokrat, LSM Gerak NTB, Arsa Ali Umar juga menyoroti perusahaan yang mengerjakan DAK di banyak sekolah.
"Saya curiga ini ada praktek monopoli yang terjadi sehingga keluar dari prinsip awal program DAK ini yaitu swakelola," katanya.
Sistem swakelola, kata Arsa, memberdayakan perusahaan serta masyarakat di sekitar sekolah-sekolah yang ada di NTB.
Hanya saja, kata dia, temuan di lapangan menunjukkan bahwa proyek fisik tersebut dikerjakan oleh perusahaan besar yang dimiliki oleh segelintir orang.
"Faktanya di lapangan ternyata hanya dikerjakan oleh segelintir perusahaan besar saja," jelasnya.
Atas dasar itu, pihaknya mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memanggil dan menindak tegas perusahaan yang terindikasi melakukan monopoli di program DAK di NTB ini.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang SMK Dikbud NTB, I Ketut Suardana yang dikonfirmasi terkait hal tersebut belum memberikan tanggapan.
Baik itu lewat pesan WhatsApp maupun panggilan tidak merespons. (mcr38/jpnn)
Pembangunan dari DAK di Dikbud NTB tidak berjalan mulus, lalu muncul dugaan adanya monopoli suplier, benarkah?
Redaktur : Ketut Efrata
Reporter : Edi Suryansyah
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com NTB di Google News
