Supervisi Kasus Korupsi Poltekkes Mataram, KPK Punya PR untuk Polda NTB

ntb.jpnn.com, MATARAM - Dalam memberikan supervisi terhadap penanganan dugaan kasus korupsi di Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Mataram, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sejumlah pekerjaan rumah (PR) untuk kepolisian.

Supervisi tersebut diberikan dalam penanganan kasus korupsi proyek pengadaan Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) pada tahun anggaran 2016.

"Supervisi ini bertujuan bagaimana upaya kami mengawal perkara yang ditangani Polda NTB agar berjalan lancar, efektif, dan efisien sehingga bisa mempercepat mengungkap kepastian hukum," kata Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Budi Waluya, Jumat (2/9).

Dia mengatakan, KPK memulai supervisi penanganan kasus Poltekkes Mataram ini pada awal tahun 2022.

"Memang pertemuan kami dengan Polda NTB Rabu (31/8) kemarin itu baru pertama kali gelar perkara. Intinya kami lebih meminta penjelasan lagi atas perkara, sampai mana dan hambatan apa sekaligus mencari jalan keluar seperti apa," ujarnya.

Dari gelar perkara bersama penyidik kepolisian di Polda NTB, jelas dia, KPK melihat masih ada serangkaian upaya yang harus dilakukan. Hal itu berkaitan dengan penguatan alat bukti.

"Memang masih ada yang harus dilakukan penyidik untuk mempertajam kasus dan KPK siap untuk memfasilitasi apabila ada hambatan dalam penanganan perkara, termasuk mendorong proses audit yang kini sedang dilaksanakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB," katanya.

Ia mengatakan, BPKP kemarin hadir, tetapi mereka belum mengeluarkan secara resmi hasil PKN (penghitungan kerugian negara).