DAK di NTB Capai Rp 190 Miliar, DPRD Sidak dengan Temuan Mengejutkan

Rabu, 27 Juli 2022 – 12:30 WIB

Sejumlah SMA dan SMK mendapat perbaikan fisik melalui DAK, disinyalir pola DAK tak sesuai dengan juklak dan juknis. Ilustrasi (ANTARA/Istimewa)

Baca Juga:

Pendaftaran Calon TKI di Lombok Tengah Berjalan Normal

Karena sistem swakelola tipe 1 ini tergolong baru, maka para kepala sekolah perlu diberikan pemahaman kembali.

Dalam penelusuran GenPi.co NTB memang sistem swakelola tipe 1 ini membuat kepala sekolah bingung, selain penyuplai bahan baku untuk pengerjaan fisik harus didaftarkan, hal lain yang membuat bingung adalah pola pengerjaan.

Dalam hitungan sekolah, bila anggaran tersebut diberikan kesempatan bagi sekolah melakukan swakelola sendiri dapat membangun ruang kelas lebih banyak.

Disinggung mengenai sekolah yang jumlah siswanya sedikit namun mendapatkan DAK untuk pembangunan ruang, Wirajaya menyebut akan kembali mengeceknya ke lapangan.

"Kami belum turun ke semua sekolah. Adapun informasi ada sekolah yang siswanya sedikit kemudian mendapat DAK untuk pembangunan ruang kami perlu turun ke sana," urainya.

Jika memang keadaannya seperti itu, maka pihaknya akan segera koordinasi dengan dinas terkait untuk menanyakan dasarnya mendapatkan bantuan.

"Intinya kami akan terus mengawasi persoalan ini. Sementara ini, sekolah yang kami kunjungi dirasa sudah tepat sasaran," aku politisi Partai Gerindra ini.