Pemulangan 36 Calon TKI Ilegal Lamban, Pemprov Tak Ada Anggaran

Gede Aryadi mengatakan sejak awal pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) setelah ada pemberitahuan dari Jatim terkait kasus pencegahan yg dilakukan oleh tim dari Binwas Kemnaker.

"Kami langsung berkoordinasi via telepon dengan Pak Direktur Pak Yuli. Bukan tidak ada respon dari pemda, tetapi kami sudah merespon dengan cepat," ujarnya.

Ia menjelaskan sebagaimana juga dilakukan oleh BP2MI dan Satgas PPMI yang ada di Direktorat Binapenta Kemnaker, saat melakukan pencegahan atau penangkapan, langsung berkoordinasi untuk dipulangkan ke daerah masing-masing.

"Kami Satgas provinsi menjemput di bandara, kemudian melakukan pendataan, pembinaan dan memulangkan ke keluarganya, bahkan melakukan proses penegakan hukum kepada pelakunya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku," tegas mantan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB ini.

Karena itu, pihaknya berharap kegiatan pencegahan dilakukan oleh Binwas, bisa dilakukan koordinasi dengan Satgas PPMI pusat dan daerah, sehingga pihaknya di daerah mudah melakukan tindak lanjut, dan tidak terkesan saling menyalahkan seperti kasus yang terjadi di Jatim tersebut.

Sementara terkait 51 warga NTB yang dicegah di Jatim yang diduga akan diberangkatkan oleh pelaku dari Jakarta bersama ratusan warga dari provinsi lainnya, yakni 15 orang dicegah dan dipulangkan oleh tim dari BP2MI dan 36 orang dicegah dan dipulangkan oleh Binwas Kemnaker, menurut Aryadi, saat ini sudah dipulangkan ke keluarganya masing-masing setelah sebelumnya dilakukan pembinaan dan pendataan bersama Satgas PPMI NTB di Kantor Disnakertrans NTB.

"Kami pastikan bahwa Pemda NTB, di bawah pimpinan Gubernur Zulkieflimansyah, sangat responsif dalam menangani setiap permasalahan warga," katanya. (antara/ket/jpnn)