1.120 Hak Suara Terancam Hilang di Pemilu 2024

ntb.jpnn.com, MATARAM - Sebanyak 1.120 warga binaan di Lapas dan Rutan di NTB tidak memiliki data Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Hal ini, dikhawatirkan membuat mereka tidak bisa menggunakan hak memilih di Pemilu 2024.

Kepala Bidang Pembinaan Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Amam Saifulhak mengatakan jumlah tersebut tersebar di seluruh Lapas dan Rutan di NTB, mulai Lapas Mataram, Lapas terbuka, Lapas Selong, Lapas Sumbawa, Lapas Dompu dan Lapas Bima.

Termasuk Rutan Praya dan Rutan Raba Bima.

"Jadi dari 3.457 orang warga binaan di Lapas Rutan yang tidak memiliki NIK itu ada 1.120 orang. Inilah yang perlu segera dicarikan solusinya," ucap Amam Saifulhak saat FGD terkait rencana perjanjian kerja sama antara KPU NTB dengan Kanwil Kemenkumham NTB dalam menyukseskan Pemilu 2024 yang berintegritas yang digelar KPU NTB di Mataram, Selasa (27/12).

Ia menjelaskan, 1.120 orang warga binaan yang tidak memiliki data NIK KTP tidak jelas ini sudah tidak ada sebelum mereka menjadi warga binaan di Lapas dan Rutan yang ada di NTB.

"Bisa saja sebelum masuk Lapas dan Rutan, mereka ini merupakan warga dari wilayah lain, misalkan, dari Aceh, Medan kemudian tertangkap di NTB, sehingga tidak memiliki NIK yang jelas. Artinya bisa jadi data yang diberikan sejak awal di penyidikan juga tidak jelas. Mungkin saja dia pakai samaran ketika itu," tuturnya.

Menurut dia, atas ketiadaan NIK KTP warga binaan di Lapas dan Rutan tersebut, pihaknya mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk segera proaktif melakukan pendataan terhadap warga binaan tersebut, sehingga pada Pemilu 2024 mereka memiliki hak pilih sama seperti masyarakat lainnya.