1.120 Hak Suara Terancam Hilang di Pemilu 2024

Kemenkumham sendiri pun, kata dia sangat membuka diri agar warga binaan bisa mendapatkan pendataan sehingga haknya untuk bisa memilih pada Pemilu 2024 bisa tersalurkan.

Oleh karena itu, pihaknya menyambut baik rencana penandatanganan yang akan dilakukan Kanwil Kemenkumham NTB dengan KPU NTB untuk bisa mengakomodir warga binaan di Lapas dan Rutan NTB untuk menjadi pemilih pada Pemilu 2024.

"Mestinya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil proaktif untuk mendata warga binaan ini. Kalau dulu saat Pemilu 2019 mereka bisa memilih dengan cara mendapatkan surat keterangan domisili dari di mana lokasi Lapas dan Rutan setempat berada," katanya.

Sementara Ketua KPU NTB, Suhardi Soud mengatakan ada banyak pemilih dari warga binaan Lapas dan Rutan yang bisa menjadi pemilih pada Pemilu 2024.

"Kami menyadari kebutuhan pemilih di Lapas sama haknya dengan pemilih di luar Lapas. Karena mereka butuh dicerahkan dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang," ujarnya.

Menurut dia, dalam Undang-undang syarat paling pertama itu pemilih adalah mereka yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Oleh karena itu warga binaan pun memiliki hak untuk memilih sama seperti masyarakat lainnya.

"Kami menyadari dalam soal pencalonan itu syarat yang paling pertama itu harus lah WNI. Dan warga binaan pun punya hak yang sama untuk itu. Karena apa kita menganut satu kewarganegaraan, berbeda dengan negara lain yang menganut kewarganegaraan ganda. Untuk itu karena mereka punya hak yang sama, makanya kita tidak ingin seperti kasus yang terjadi di NTT pada Pilkada 2020, ternyata warga negara asing yang terpilih," katanya. (antara/ket/jpnn)