Instruksi Gubernur NTB Dicabut, Pemicunya Bahaya

Mantan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB ini mengakui adanya penggalangan dana kepada kepada ASN/PNS untuk menjadi orangtua asuh dengan menyediakan dukungan anggaran sebesar Rp 500 ribu per orang, murni berdasarkan inisiatifnya pribadinya yang mengusulkan, bukan atas dasar perintah Gubernur NTB Zulkieflimansyah atau Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah.

"Itu inisiatif dari saya sendiri. Tidak ada perintah Gubernur atau Wakil Gubernur. Dasar kami ada niat baik bahwa ASN perlu menyumbang, tapi sebetulnya bukan wajib," ujar Iswandi di hadapan wartawan.

"Tetapi yang ada setiap anak bayi stunting diharapkan mendapat bantuan senilai Rp 500 ribu per anak. Tapi ternyata ini ditafsirkan keliru bahwa PNS diharuskan menyumbang Rp 500 ribu," ujarnya lagi.

Meski Instruksi Gubernur NTB dicabut, namun upaya-upaya terhadap penanganan stunting di NTB tidak akan berhenti melainkan akan terus digalakkan. Hal ini sesuai dengan komitmen Pemprov NTB menurunkan angka stunting 14 persen di tahun 2024 sesuai dengan target nasional.

"Upaya akan terus dilakukan. Tetapi dengan tidak menimbulkan resistensi dari pihak mana pun. Karena target kami menurunkan stunting ini harus 14 persen di tahun 2024. Ini sesuai dengan target nasional," katanya pula.

Selama ini dikatakan Iswandi, sumber pendanaan stunting berasal dari APBD maupun dari APBN dari pemerintah pusat. Akan tetapi anggaran tersebut dirasa belum cukup untuk menurunkan angka stunting di NTB, sehingga perlu dana dari pihak lain. Apalagi secara nasional NTB berada di urutan kedua tertinggi kasus stunting di Indonesia.

"Kita ini termasuk 12 provinsi di Indonesia yang harus melakukan percepatan penurunan stunting oleh pemerintah pusat," katanya pula.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah saat menjawab sejumlah kritikan masyarakat di salah satu group WhatsApp, menegaskan bahwa usulan itu memang ada dari Bappeda, tapi sudah direvisi menjadi sukarela. Bahkan, Gubernur sudah meminta instruksi tersebut dicabut.