Bukti Transfer DAK Dikbud NTB Harus Segera Dibuktikan

ntb.jpnn.com - Ketua Aliansi Pemuda Pemerhati Penegakan Hukum NTB Apriadi Abdi Negara angkat bicara terhadap isu miring dalam tahap perencanaan proyek dana alokasi khusus (DAK) di Dinas Dikbud NTB.

Penyaluran DAK fisik untuk SMA, SMK, dan SLB diterpa dugaan adanya fee atau uang pelicin atau uang peredam yang diawali karena beredarnya bukti transfer.

Abdi menilai, adanya bukti transfer tersebut sebagai petunjuk awal suatu hal yang tidak patut dan ada yang kurang tepat dalam swakelola tipe 1 DAK.

Atas adanya transfer DAK tersebut, menurutnya, tidak lepas dari tugas aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas.

Selain itu, perlu juga ditelusuri apakah benar bukti transfer benar tersebut untuk pelaksanaan proyek pembangunan DAK dan siapa saja penerimanya.

"Kalau menurut saya sebaiknya di "nol" kan dulu semua, karena bukti transfer yang beredar itu secara kebetulan sama dengan sekolah-sekolah peneirma DAK," kata Abdi, kepada JPNN NTB Jumat (19/8).

Lebih lanjut ditegaskannya, jangan lagi ada oknum di Dikbud NTB yang seolah-olah menguasai dan mengatur segala kerjaan dari DAK.

Sebelumnya, Direktur Fitra NTB Ramli juga menduga pemilihan swakelola tipe 1 ini sebagai ajang bagi-bagi kue.