Fee DAK Juga untuk Tutup Mulut, Ada PJ di Tiap Kabupaten/Kota
Beberapa disinyalir, memiliki aktivitas sebagai ASN, namun kerap membawa diri sebagai staf khusus di Pemprov NTB.
Kepala Dinas Dikbud NTB, Aidy Furqan yang dikonfirmasi belum memberikan keterangan.
Sementara Kabid Pengembangan SMK, M. Khairul Ikhwan juga tidak memberikan jawaban.
Senada dengan itu, Sekda NTB Lalu Gita Ariyadi, juga belum memberikan jawaban apapun hingga berita ini ditulis.
Namun, sebelumnya Sekda telah menegaskan, tak boleh ada ASN yang main-main dalam urusan DAK ini.
Dengan tegas, dia meminta jika ada yang bermain maka dipersilakan melapor.
Sebelumnya, Gubernur NTB Zulkieflimansyah mendorong agar oknum yang terlibat dalam pengambilan fee dilaporkan.
"Laporin saja kalau ada yang begini-begini," pintanya.(*)
Sumber menyebutkan, fee DAK diduga juga berfungsi sebagai uang tutup mulut, ada yang bertanggung jawab di tiap kabupaten/kota
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com NTB di Google News