Kasus Korupsi Benih Jagung, BPKP NTB Ajukan Banding

Perihal langkah BPKP NTB yang bertindak sebagai tergugat, mendapat tanggapan dari Emil Siain, penasihat hukum penggugat Aryanto Prametu, Direktur PT Sinta Agro Mandiri (SAM).

"Kalau mereka melayangkan banding, kami otomatis layangkan banding juga. Nanti juga kami siapkan kontra memori," kata Emil.

Menurut dia, ada beberapa amar putusan majelis hakim yang masih membutuhkan penegasan, salah satunya perihal penggantian kerugian moril dan materiel.

Dalam petitumnya, Emil meminta kerugian moril dan materiel atas hasil audit yang dilakukan BPKP itu Rp 32,5 miliar.

"Kerugian materiel dan moril itu dikabulkan majelis hakim. Akan tetapi, tidak disebutkan angka nominal seperti petitum yang kami ajukan, itu yang nanti jadi salah satu bahan," katanya.

Perihal pernyataan lain dalam amar putusan, seperti mengabaikan pengembalian kerugian negara senilai Rp 7,59 miliar oleh penggugat, menurut Emil hal itu sudah senada dengan materi pembelaan pada persidangan di tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram.

"Ddasar BPKP melakukan audit itu sudah ada diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi," kata dia.

Di sana, tidak diperbolehkan ada lembaga audit yang kembali melakukan penghitungan, jika sudah ada hasil audit awal dari yang lain, seperti BPK atau inspektorat.