KPK Awasi Korupsi di IGD RSUD Lombok Utara, Reaksi Kajati Begini

ntb.jpnn.com, MATARAM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian terhadap penanganan kasus dugaan korupsi wakil bupati (wabup) berinisial DKF, terkait proyek pembangunan ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Budi Waluya mengatakan, pihaknya hanya sebatas memonitor penanganan, mengingat kasus tersebut kini sedang berada di bawah pantauan dan evaluasi Kejaksaan Agung.

"Jadi, untuk kasus itu kami masih sebatas monitor dan koordinasi saja, belum melakukan supervisi," kata Budi Waluya di Mataram, Jumat (2/9).

Apabila KPK melakukan supervisi (pengawasan utama), jelas dia, pasti harus ada pendalaman.

Salah satunya dengan melakukan gelar perkara secara berkala bersama pihak yang menangani perkara.

"Supervisi itu bagaimana upaya kami mengawal perkara yang sedang ditangani agar perkara itu bisa berjalan lancar, efektif, dan efisien," ujarnya.

Terkait dengan hal tersebut, Kepala Kejati NTB Sungarpin menjelaskan kasus yang melibatkan Wabup Lombok Utara DKF sebagai tersangka tersebut kini masih menunggu agenda gelar perkara di Kejagung.

Agenda tersebut menyusul kabar terakhir penyidik kejaksaan yang menerima hasil hitung ulang kerugian negara dari Inspektorat NTB.