Utang Piutang Gubernur NTB Simpang Siur, Ini Penemuan Kejati NTB

Pemberian kuasa pengambilan dana tersebut tertuang dalam surat kuasa bernomor 388/W/Not/VII/2018 yang ditandatangani di hadapan notaris Ali Masadi di Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 9 Juli 2018.

Dalam surat itu, posisi Zulkieflimansyah sebagai pemberi kuasa, masih berstatus anggota DPR RI, sedangkan penerima kuasa, Najamuddin Moestafa, tertulis bekerja sebagai petani.

Informasi soal surat tersebut sudah tersebar luas hingga viral di media sosial.

Najamuddin memastikan, bahwa dirinya menceritakan secara menyeluruh perihal surat kuasa tersebut kepada jaksa.

Kronologis mulai dari munculnya pemberian kuasa dari Gubernur NTB hingga ke mana dan untuk apa uang tersebut digunakan, telah dia jelaskan.

Ia juga memastikan dirinya mendukung pihak kejaksaan untuk mengusut persoalan ini, apalagi jika terdapat indikasi gratifikasi.

Kepada masyarakat, Najamuddin berpesan agar lebih cerdas menanggapi surat kuasa yang tersebar luas di media sosial tersebut.

Pengambilan dana Rp 1,45 miliar itu ditujukan bukan secara personal kepada Hadrian Irfani, melainkan dalam statusnya sebagai Ketua DPW PKB NTB.