Akibat Kenaikan BBM, DPR Punya Catatan Khusus untuk Pemerintah

ntb.jpnn.com, MATARAM - Anggota DPR RI Komisi X dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) II Pulau Lombok, Syamsul Luthfi mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan pekerja informal yang bergerak di bidang pariwisata dalam skema penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Pasalnya, mereka juga terkena dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Bantuan ini perlu diperluas sasaran penerimanya. Sebagai contoh, di dunia pariwisata ada pekerja sektor informal yang juga butuh dibantu. Misalnya guide, penjual oleh-oleh keliling, hingga orang yang menyewakan kendaraan untuk wisatawan," ujar anggota Komisi X Bidang Pariwisata, Senin (5/9).

Ia mengatakan, harga BBM telah dinaikkan pemerintah akhir pekan lalu.

Sebagai bantalan ekonomi agar dampaknya tak meluas, pemerintah telah menyiapkan bantuan Rp 600 ribu bagi masyarakat kurang mampu dan pekerja dengan penghasilan Rp 3,5 juta ke bawah.

Oleh karenanya, jika mengacu gaji di bawah Rp 3,5 juta, artinya mereka termasuk berhak menerima.

Namun sebagai pekerja informal, kemungkinan mereka akan sulit terdata pemerintah.

"Masalahnya mereka juga tidak termasuk masyarakat miskin. Jadi, kelompok ini rentan tidak dapat bantuan," ucapnya.