Sebut Ada Jatah Preman di Disdikbud NTB, Gubernur Zulkieflimansyah Panen Protes

"Jika ini tidak diluruskan maka bisa membuat pikiran kami traveling ke sana kemari," ujarnya.

Menurutnya, jika suatu saat nanti ada teman-teman aktivis, jurnalis atau masyarakat melakukan demontrasi atau kritik takutnya dibilang ribut-ribut ujung-ujungnya minta jatah preman.

"Kami minta kepada pak gubernur untuk meluruskan saja agar kita semua tidak gagal paham," ungkapnya.

Sementara itu, dalam WAG tersebut Gubernur NTB Zulkieflimansyah menulis, “kalau tentang DAK dan lain-lain untuk biaya kampanye Gubernur nggak lah. Dari dulu juga sejak di DPR saya nggak pakai yg begini-begini.

Lagian nyalon gubernur atau bupati kita lihat surveilah, kalau masih pantas ya kita pikir-pikir nyalon lagi. Kalau surveinya jelek walaupun pakai DAK ya kalah juga.

Instruksi saya ke Dikbud menangkan yang akan mengerjakan sendiri karena yang sering ribut-ribut ini seringnya seperti minta jatah preman.

Merasa berhak dapat padahal jual proyek saja. Nggak dapat marah-marah. Memang nggak mudah karena hampir kita kenal semua juga.”