Tak Setuju Penghapusan Honorer, Kaltim Punya Cara Jitu

ntb.jpnn.com, KALIMANTAN TIMUR - Rencana pengahapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat kembali mendulang protes.

Kali ini datang dari Gubernur Kaltim Isran Noor.

Pihaknya menegaskan, telah sejak awal tak ingin menghapus pegawai honorer di daerahnya.

Menurutnya, pegawai honorer yang sudah lama bekerja dinilai sudah sangat baik dan mampu mengabdi.

Di sisi lain, pemerintah pusat telah memutuskan penghapusan tenaga honorer yang akan berlaku paling lambat pada akhir November 2023.  

Keputusan pemerintah tentang penghapusan tenaga honorer tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/185/M.SM.02.03/2022.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menyiapkan cara agar para pegawai honorer bisa tetap bekerja dengan satu-satunya solusi bagi mereka supaya lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Kepala Biro Adpim Setprov Kaltim Syafranuddin menyebutkan, pihaknya kini tengah membuka program bimbingan kepada pegawai honorer agar bisa lolos seleksi menjadi PPPK.