Lagi, Penghapusan Tenaga Honorer Tuai Protes dari Mataram, Lebih Bijak Seperti Ini…

ntb.jpnn.com, MATARAM - Rencana penghapusan tenaga honorer kembali menuai kontra dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kali ini datang dari kalangan eksekutif.

Pemkot NTB berharap kebijakan Kemenpan RB yang akan menghapus tenaga honorer mulai 28 November 2023, dikaji ulang.

Rencana penghapusan tenaga honorer itu dinilai tidak manusiawi.

"Kami berharap ada kebijakan lebih hunamis yang dikeluarkan pemerintah terhadap keberadaan tenaga honorer atau pegawai nonASN," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Baiq Nelly Kusumawati, Kamis (16/6).

Pernyataan itu disampaikannya menyikapi kebijakan Kemenpan RB yang akan menghapus tenaga honorer mulai 28 November 2023, bahkan telah menginstruksikan para PPK memetakan pegawai nonASN di lingkungan instansi masing-masing.

Ribuan tenaga nonASN di lingkungan Pemkot Mataram sudah khawatir dan resah terhadap nasib mereka.

Di satu sisi, mereka sudah berharap dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).