Terkait 5 RUU Provinsi, Termasuk NTB, Ini Sikap Mendagri Tito Karnavian

ntb.jpnn.com, JAKARTA - Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan pandangan pemerintah atas materi dan muatan lima RUU provinsi yang merupakan usul dari DPR RI.

"Pemerintah pada prinsipnya meminta agar tidak memperluas pembahasan lima RUU ini di luar perubahan dasar hukum," kata Mendagri Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (31/5).

Kelima rancangan undang-undang itu terkait dengan RUU Provinsi Sumatera Barat, RUU Provinsi Riau, RUU Provinsi Jambi, RUU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan RUU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Mendagri mengatakan, pada prinsipnya pemerintah menghormati dan menghargai inisiatif DPR RI dan menyetujui pembahasan terkait dengan lima RUU tersebut.

Catatan pembahasan itu terbatas pada dasar hukum, mengingat sebelumnya UU terkait dengan lima provinsi tersebut masih berdasarkan pada UUD Sementara Tahun 1950.

Hal itu, kata dia, termasuk tidak membahas masalah kewenangan dan lain-lain. Alasannya, hal itu akan berpotensi bertentangan dengan sejumlah UU lainnya.

Misalnya, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta peraturan lainnya.

Menurut dia, pembahasan itu akan berimplikasi pada dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan masalah sumber daya manusia (SDM).