Marak Sengketa Lahan, Menteri ATR Targetkan 1 Juta Patok

ntb.jpnn.com, LOMBOK TIMUR - Pemerintah mengajak masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya sengketa tanah dan pencaplokan.

"Ketidakjelasan batas tanah kerap memunculkan sengketa," kata Sekda Kabupaten Lombok Timur M Juaini Taofik, Sabtu (4/2).

Dalam keterangan tertulisnya, Juaini mengajak masyarakat untuk mendukung Gemapatas yang dicanangkan Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto pada Jumat (3/2/2023) dengan target 1 juta patok batas bidang tanah di seluruh Indonesia, termasuk di Lombok Timur.

"Gerakan ini untuk mengakselerasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," katanya.

Ia mengatakan, Kabupaten Lombok Timur merupakan daerah rawan kasus sengketa tanah relatif cukup tinggi, sehingga Gemapatas diharapkan dapat menurunkan kasus tersebut seiring semakin banyaknya sertifikat yang diterbitkan.

"Program ini bisa mengurangi persoalan sengketa tanah," katanya.

Pihaknya juga mengapresiasi kinerja Kepala Desa dan masyarakat yang aktif mendukung program tersebut, karena tanpa peran aktif masyarakat, maka target PTSL yang ditetapkan akan sulit direalisasikan.

"Peran aktif masyarakat, utamanya di Montong Belae, dapat dilihat dari 380 sertifikat redistribusi tanah yang diserahkan kepada masyarakat. Hal itu berkat koordinasi dan kolaborasi yang baik dari semua pihak," katanya.