NTB Ajukan 1.000 Lahan SHM Bagi Transmigran

Seharusnya permasalahan tidak diselesaikan di ujung saja, tapi juga harus dari hulu. Masalahnya, permasalahan ini banyak yang sudah lama terjadi, sehingga banyak data yang tidak lengkap.

"Koordinasi antar lintas sektor harus dibangun dengan prinsip menyelesaikan dengan cara terbaik, bermusyawarah, dan mengutamakan fakta real di lapangan," katanya.

Menurut Aryadi, banyak data yang ditemukan tidak valid di lapangan tapi di laporan dikatakan valid.

Karena itu, fakta di lapangan harus dicari. Koordinasi dan kolaborasi antara pihak terkait harus segera dibangun untuk memperoleh data yang lengkap terkait permasalahan yang dihadapi di lapangan.

Begitu ada informasi yang berkembang harus sigap mencari kebenarannya seperti apa, pembiaran informasi yang beredar akan dianggap suatu kebenaran oleh masyarakat.

Pemerintah memiliki instrumen untuk menyelesaikan permasalahan lahan ini. Instrumen tersebut harus didukung data yang valid.

Jumlah lahan di NTB yang belum terbit SHM sebanyak 4.733 bidang dengan rincian Lombok Tengah sebanyak 440 bidang, Lombok Timur 400 bidang, Sumbawa 683 bidang dan Bima 3.210 bidang.

"Kami berharap instansi yang menangani permasalahan kawasan transmigrasi ini betul-betul melakukan identifikasi permasalahan. Kita harus turun bersama. Jangan sampai di BPN, kehutanan dan transmigrasi memiliki data yang berbeda-beda. Sehingga target penerbitan SHM tahun 2022 ini bisa tercapai," katanya. (antara/ket/jpnn)