NTB Ajukan 1.000 Lahan SHM Bagi Transmigran

Sumbawa Barat ada di satu lokasi dengan permasalahan lain-lain.

Lombok Tengah ada di satu lokasi dengan permasalahan adalah sengketa dengan masyarakat setempat. Dompu ada di satu lokasi dengan permasalahan adalah tumpang tindih perusahaan.

Dari permasalahan tersebut, perlu diklasifikasikan mana permasalahan yang termasuk kasus berat, sedang dan ringan. Untuk menyelesaikan permasalahan tanah transmigrasi, maka perlu memenuhi persyaratan, seperti kelengkapan dokumen, lahan transmigrasi, SHM, peta, penganggaran kegiatan, upaya penanganan, dan komitmen Pemda.

"Perlu kerja keras dari teman-teman pemerintahan di jajaran pusat hingga seluruh pemerintah yang bertanggung jawab di teknis lapangan. Seluruh sektor harus ikut berkoordinasi dan berkolaborasi. Harus ada konfirmasi data di masing-masing Kabupaten untuk mengklarifikasi bagian mana yang sudah selesai dan belum," katanya.

Kadisnakertrans NTB, I Gede Putu Aryadi, mengatakan kawasan transmigrasi NTB yang paling banyak belum mendapatkan SHM ada di Bima. Karena itu, penting untuk melakukan identifikasi masalah.

Karena menurutnya selain ada tumpang tindih lahan dan lahan yang masuk kawasan hutan, ada juga permasalahan yang bersumber dari warga transmigran sehingga statusnya sebagai transmigran dibatalkan seperti memindah tangankan lahan-nya, meninggalkan lahan-nya, tidak mengelola aset produksi bantuan pemerintah, melalaikan kewajiban sebagai transmigran, dan menelantarkan tempat tinggal atau fasilitas yang telah diberikan.

Selain itu, ada juga masalah lain yang terjadi di hulu pada saat pendataan.

Dari data, ada tanah yang seharusnya diberikan ke warga transmigran tapi faktanya tanah tersebut ternyata sudah dikuasai pihak lain.