Harga BBM Naik, Nasib Nelayan di Ujung Tanduk

ntb.jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengupayakan agar nelayan bisa mendapatkan tambahan kuota BBM bersubsidi.

KKP telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas dan PT Pertamina (Persero) terkait hal tersebut.

"Khususnya di tujuh lokasi yang akan jadi pilot project Program Solar untuk Koperasi Nelayan seperti di Loknga (Aceh), Deli Serdang (Sumatera Utara), Indramayu (Jawa Barat), Pekalongan dan Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur) dan Lombok Timur (NTB)," kata  kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP Antam Novambar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (7/9).

Antam mengakui, hingga saat ini memang belum ada kepastian tambahan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan.

Sementara, itu terkait tata kelola BBM nonsubsidi untuk nelayan, KKP telah berkoordinasi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) agar nelayan atau pelaku usaha bisa mendapat harga BBM non-subsidi dengan harga khusus.

"Yang pasti, kami sudah koordinasi untuk dapat harga BBM dan kuota yang bertambah untuk para nelayan," imbuhnya.

Antam menambahkan, pemerintah juga terus mendorong pihak swasta dan koperasi untuk bisa membangun SPBU nelayan.

Pemerintah, lanjutnya, juga terus membangun sistem soal kepemilikan kapal perikanan sehingga proses penyaluran BBM bisa lebih cepat, lebih tepat sasaran dengan tahapan yang lebih sederhana dan mudah.