Target PAD Gili Trawangan Tinggi, Gubernur NTB Beri Tanggapan Menohok

"Pertanyaan kami, apa yang mendasari atau melatarbelakangi Pemprov, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sehingga berani memproyeksikan target PAD sebesar Rp 366 miliar dari objek atau lahan milik Pemprov seluas 65 hektar ini, sementara realisasinya sampai Agustus ini baru mencapai angka Rp 201 juta," ujarnya di Gedung DPRD NTB.

Ia mengatakan, Komisi I DPRD secara tegas meminta kepada Pemprov NTB melalui Biro Hukum agar dapat memperlihatkan dokumen resmi yang dimiliki oleh Pemprov NTB terkait dengan kepemilikan aset tersebut serta payung hukum yang diterbitkan dalam melakukan pengelolaan aset Gili Trawangan yang memperkuat rencana PAD sebesar Rp 366 miliar.

"Regulasi yang mengatur terkait dengan adanya perikatan dan kerjasama dengan pihak pengelola itu harus jelas. Sebab jika tidak ada regulasi yang memayunginya maka bisa jadi itu akan menjadi pungutan liar," ucap Syirajuddin.

Pihaknya telah menanyaan hal itu ke Karo Hukum saat rapat dengan Komisi I, namun Karo Hukum belum bisa menjelaskan soal itu.

“Makanya kami akan agendakan rapat lanjutan terkait dengan masalah ini agar OPD-OPD terkait ini dapat melengkapi dokumennya untuk kita pelajari dan telaah lebih lanjut,” tuturnya. (antara/ket/jpnn)