Target PAD Gili Trawangan Tinggi, Gubernur NTB Beri Tanggapan Menohok

ntb.jpnn.com, GILI TRAWANGAN - Gubernur Nusa Tenggara Barat NTB Zulkieflimansyah mengakui, bahwa meraih target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan lahan milik pemerintah provinsi di kawasan wisata Gili Trawangan tidak mudah.

"Lahan bekas Gili Trawangan Indah (GTI) inikan belum selesai urusannya. Ternyata prosesnya tidak serta merta ketika itu dibatalkan langsung bisa sewa ke kita. Ini besok KPK datang lagi ke lapangan dan proses ini tidak gampang. Apalagi GTI masih ajukan protes soal pembatalan HGU sehingga ini butuh waktu dan ini belum selesai," ujarnya, Rabu (31/8).

Menurut dia, dengan kondisi seperti itu tentu menarik pendapatan dari pemanfaatan lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tersebut tidak akan bisa dilakukan, jika persoalan hukumnya belum juga tuntas.

"Ini kan KPK mau datang, menteri juga mau datang, sehingga mudah-mudahan bisa selesai," terang Zulkieflimansyah.

Disinggung terkait dasar penetapan PAD Gili Trawangan, Bang Zul tidak ingin berkomentar lebih jauh.

Dirinya mempersilahkan untuk menanyakan hal tersebut kepada DPRD NTB selaku pihak yang juga menyetujui besaran PAD di kawasan destinasi andalan di NTB itu.

"Coba tanya DPRD atau TAPD," katanya.

Sebelumnya Ketua Komisi DPRD NTB, Syirajuddin menilai target PAD sebesar Rp 366 miliar yang direncanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk kawasan wisata Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara akan sulit tercapai di 2022.