Penyaluran DAK Tidak Transpran, DPRD NTB: Ada Apa ini?
"Sudah terlanjur atau berjalan. Sekarang tinggal dinas buka ke publik bagaimana cara tata kelola," ujarnya.
Masih kata Najamuddin, semestinya program ini dimanfaatkan warga sekitar sesuai hajat sistem swakelola tipe 1.
Artinya, jika warga sekitar yang dimanfaatkan maka mereka merasa memiliki kewajiban untuk menjaganya.
"Sebaiknya suplier dirombak lagi dan melibatkan warga sekitar," pintanya.
Saat ini, Najam menilai yang ditunjuk sebagai supllier orang luar dan dikhawatirkan terjadi gejolak nanti.(*)
Berita di atas telah ditayangkan dengan judul: Pengelolaan DAK, Dewan Minta Dikbud NTB Buka ke Publik
Penyaluran DAK dianggap belum transpran, DPRD NTB mengaku heran dan mempertanyakan sistem pemilihan suplier
Redaktur & Reporter : Ketut Efrata
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com NTB di Google News