Update DAK di NTB: Anggota DPRD: dari Awal Saya Curiga

Politisi asal Lombok Timur ini tidak mempermasalahkan perusahaan mana saja yang nantinya mengerjakan DAK ini.

Hanya saja, semua harus mengacu kepada aturan.

“Itu kan ada juklak dan juknisnya, mengacu saja kepada itu sesuai swakelola tipe 1,” sambungnya. 

Mumpung semua belum terlambat, saran dia, baiknya dikembalikan saja sistem ini ke swakelola sebelumnya yang dikelola langsung sekolah dan komite sekolah.

"Dengan sistem swakelola saat ini, saya pun curiga ini dijadikan ruang permainan bagi oknum di Dikbud," ucapnya

Ditegaskan juga apabila sistem swakelola tipe 1 ini diganti maka akan terlihat orang-orang yang sudah bermain.

"Dengan situasi saat ini tentu masih  memungkinkan untuk mengganti sistem ini. Selain itu, di sana akan terlihat orang-orang yang bermain dalam pusaran DAK ini," terangnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Dikbud NTB Aidy Furqan mengaku sampai tidak bisa tidur karena persoalan keributan DAK yang terjadi. Terlebih, banyak beredar bukti transfer yang diduga fee DAK.