Cegah TKI Ilegal, Disnakertrans NTB ‘Bersih-bersih’

Mekanisme perekrutan calon PMI yang akan dilatih, dilakukan oleh P3MI, kemudian nantinya akan dilatih di BLK binaan BPVP Lombok Timur.

"Pelatihan ini tidak akan memberatkan calon pekerja, karena semua biaya ditanggung oleh BPVP Lombok Timur. Selain itu, calon pekerja bisa mengikuti uji kompetensi yang nantinya bisa mendapat sertifikat dari BNSP," ujar Gede Aryadi.

ntb.jpnn.com, MATARAM - Atas maraknya TKI ilegal belakangan ini, ini langkah tegas pemerintah.

Kadisnakertrans Nusa Tenggara Barat I Gede Putu Aryadi mengajak perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) atau untuk TKI memberantas ulah dari oknum-oknum calo mencoba melakukan rekrutmen dan penempatan calon pekerja migran Indonesia secara ilegal.

"Kami mengajak asosiasi dan P3MI dan lembaga pelatihan kerja atau BLKLN menyiapkan CPMI dengan sebaik -baiknya serta bersama-sama memberantas ulah dari oknum-oknum calo atau mafia yang masih mencoba melakukan rekrutmen dan penempatan calon PMI secara non-prosedural," kata Gede Aryadi pada acara Sosialisasi Pelatihan dan Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kerja Luar Negeri.

Ia mengatakan, pengiriman TKI (atau PMI) harus berpedoman pada UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, bahwa calon pekerja yang dikirim ke negara penempatan harus dipastikan prosedural dan memiliki kompetensi sesuai pekerjaan.

"Dalam undang-undang tentang Perlindungan PMI, telah diatur secara tegas apa saja yang harus dilakukan sebelum PMI sampai ke negara penempatan, salah satunya adalah memastikan orang-orang yang kai berangkatkan memiliki bekal keterampilan sesuai dengan pekerjaannya," ujarnya.

Dalam rapat yang dihadiri pimpinan Asosiasi Pekerja Migran Indonesia bersama puluhan pimpinan P3MI dan AP3TKI, Gede Aryadi menyampaikan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemda, asosiasi, perusahaan, pemerintah desa, bahkan calon pekerja sangat penting.