Kasus Sewa Rumah Dinas DPRD Bima Mandek? Begini Tindakan Kejati NTB

"Intinya laporan sudah kami pelajari, sekarang tinggal menunggu surat perintah penyelidikan," ucapnya.

Masyarakat dalam laporan ke Kejati NTB melampirkan dokumen realisasi anggaran belanja untuk sewa rumah dinas sekwan dan 45 anggota DPRD Bima.

Nominal Rp 11,94 miliar muncul sebagai total anggaran periode dua tahun terakhir terhitung sejak 2021 dengan perhitungan setiap anggota menerima Rp 132 juta per tahun.

Selain dokumen realisasi anggaran, pelapor turut melampirkan bukti perihal adanya anggota dewan yang tidak menempati rumah dinas sewa karena diketahui telah memiliki rumah pribadi. (antara/ket/jpnn)