Hitung Kerugian Negara, BPKP Perlu Dokumen Penting Ini

ntb.jpnn.com, LOMBOK - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat Ilham Nurhidayat membutuhkan klarifikasi PT SMA untuk melengkapi data penghitungan kerugian negara dalam kasus korupsi penyaluran dana kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani di Lombok.

"Iya, perlu kami minta klarifikasi ke perusahaan yang kami ketahui ada di Jakarta itu (PT SMA)," kata Ilham, Kamis (13/10).

Ia mengatakan bahwa program penyaluran dana kredit kepada petani di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur ini merupakan buah kerja sama antara PT BNI dan PT SMA.

Dengan jumlah penerima 789 orang, kata dia, kerja sama tersebut tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor: Mta/01/PKS/001/2020.

Usai penandatanganan kerja sama, PT SMA pada bulan September 2020 menyubkontrakkan tugas penyaluran dana KUR tersebut ke perusahaan CV ABB, yang berdomisili di NTB.

Legalitas CV ABB melaksanakan penyaluran sesuai dengan subkontrak yang tertuang dalam Surat Penunjukan Nomor: 004/ADM.KUR-SMA/IX/2020.

Keberadaan CV ABB dalam penyaluran ini pun terungkap karena ada rekomendasi dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB yang kini berada di bawah pimpinan Wakil Bupati Lombok Timur Rumaksi.

Ilham mengatakan bahwa kebutuhan tim audit untuk mendapatkan klarifikasi PT SMA ini harus melalui persetujuan penyidik, dalam hal ini dari Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.