Dugaan Kasus Korupsi Puskesmas Awang Diusut Terus, Kejari: Tidak Ada SP3

Sebelumnya, puluhan warga dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah.

Kedatangan mereka untuk mempertanyakan perkembangan penanganan berbagai kasus yang ditangani oleh kejari yang dianggap tidak ada kejelasan.

Warga menyoroti penanganan kasus korupsi pengelolaan anggaran di BLUD RSUD Praya dan penanganan tiga puskesmas mulai dari Puskesmas Awang Kecamatan Pujut, Puskesmas Batujangkih, Kecamatan Praya Barat, dan Puskesmas Batunyala Kecamatan Praya Tengah.

Perwakilan warga, Lalu Eko mengatakan, pihaknya mendapat informasi bahwa kerugian negara telah dikembalikan oleh pihak kontraktor dalam kasus korupsi di Puskesmas Awang dari kerugian negara Rp 300 juta. 

“Karena sebelumnya dari kejaksaan pernah meminta Politeknik Kupang untuk melakukan perhitungan kerugian dan ditemukan indikasi sampai Rp 900 juta. Anehnya, setelah dilimpahkan ke Inspektorat justru temuan melorot sangat jauh dengan hanya ditemukan kerugian Rp 300 juta,” katanya. 

"Kalau memang kejaksaan serius dalam menangani BLUD alangkah bijaknya jika kejari melimpahkan PKN ke BPK. Apalagi mahkamah agung telah mengeluarkan surat edaran no.4 tanggal 6 Desember 2016 kepada seluruh pengadilan di Indonesia bahwa instansi yang berwewenang tidaknya menyatakan ada kerugian negara adalah BPK,” katanya. (antara/ket/jpnn)