507 Guru Honorer di NTB Tuntut Kejelasan Status PPPK

Rabu, 07 Desember 2022 – 09:30 WIB

Sejumlah guru honorer yang tergabung dalam Forum PPPK Prioritas (P1) saat berada di Gedung DPRD NTB di Kota Mataram, Selasa (6/12/2022). ANTARA/Nur Imansyah

"Kami P1 meminta kejelasan payung hukum yang tertuang dalam Permen PAN dan RB. Kami menolak peraturan baru Kemendikbudristekdikti yang digunakan untuk kami yang lulus P1 tahun 2021. Angkat dan SK kan kami," tegasnya.

Kepala BKD NTB, Muhammad Nasir yang dikonfirmasi terpisah mengaku pengangkatan status P3K bagi P1 passing grade bukan menjadi kewenangan daerah.

Pemprov dan Pemkab Pemkot hanya mengusulkan ke pusat.

"Bukan daerah yang berwenang tapi untuk ASN menjadi kewenangan pusat," kata Nasir.

Nasir mengatakan Pemprov tidak mungkin melampaui kewenangan yang diberikan.

"Kalau mereka keberatan terkait pengangkatan BKD mempersilahkan menanyakan ke BKD/ BKPSDM provinsi atau kabupaten dan kota. Kami akan menjawabnya sesuai ketentuan," katanya. (antara/ket/jpnn)