BPJS Kesehatan 897.565 Warga Lombok Timur Ditanggung Pemerintah
"Sedangkan tunggakan yang disebabkan proses verifikasi yang dilakukan Dinas Sosial akan segera dibayarkan, karena verifikasi sudah tuntas," katanya.
Kepala BPJS Kesehatan Lombok Timur Catur Wiguna mengatakan anggaran PBPU pemerintah daerah belum optimal, karena masih terdapat 16.167 jiwa penambahan peserta.
Ia berharap pemerintah daerah dapat segera melakukan optimalisasi anggaran dengan mendaftarkan peserta PBPU atau penduduk yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ia juga berharap adanya tindak lanjut dari pemerintah daerah terkait surat edaran Mendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 tentang peningkatan kepatuhan dan kepesertaan program JKN pada satuan pendidikan formal dan nonformal.
Selain itu, juga perhitungan tunjangan profesi sertifikasi guru dan jasa medis pada 2020-2022.
"Hal ini demi meningkatkan cakupan kesehatan semesta (universal health coverage) Lombok Timur," katanya. (antara/ket/jpnn)
Iuran BPJS Kesehatan sebanyak 897.565 jiwa di Lombok Timur ditanggung pemerintah
Redaktur & Reporter : Ketut Efrata
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com NTB di Google News
