Nasib Produk Lokal NTB di Era Modern

ntb.jpnn.com, MATARAM - Sektor ritel modern diminta untuk lebih memberdayakan dan mengakomodir produk lokal hasil produksi dari UMKM di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Demikian disampaikan DPRD NTB.

"Keberadaan ritel modern ini tak bisa ditolak. Ritel modern ini korporasi. Tinggal sekarang bagaimana menyiasati agar kehadiran ritel modern berdampak bagi UMKM kita," kata Ketua Pansus Perlindungan dan Pemberdayaan Produk Lokal DPRD NTB Akhdiansyah, Senin (25/7).

Ia menjelaskan, dalam Ranperda ini dewan mendorong kewajiban ritel modern untuk menangani dan berkontribusi terhadap pelaku UMKM di sekeliling-nya dengan cara, mengakomodir produk lokal UMKM.

"Kami minta melalui CSR mereka untuk memasarkan produk UMKM ke ritel ini. Misal, pisang goreng bisa masuk ritel modern dengan dibuatkan kemasan yang bagus, halal, higienis," ujarnya.

Akhdiansyah, menegaskan Ranperda ini telah dikomunikasikan ke Kementerian Dalam Negeri, namun masih terkendala karena masih menggunakan undang-undang lama.

Sementara, Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Produk Lokal harus mengadopsi Undang-Undang Cipta Kerja.

"Ini yang masih mau kami komunikasikan, sebab ada pasal-pasal yang dinilai tak sesuai namun tidak dijabarkan konten mana saja yang tak sesuai," imbuh pria yang juga Ketua Bapemperda DPRD NTB ini.