Gara-gara PMK Peternak Merugi, DPRD Lombok Tengah Minta Pemkab Gercep

ntb.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) di Nusa Tenggara Barat (NTB) belum mereda.

Atas dasar itu, anggota DPRD Lombok Tengah (Loteng) M Sidik Maulana meminta pemerintah untuk bergerak cepat.

Pemkab Lombok Tengah diminta untuk bergerak cepat menyikapi maraknya PMK.

"Kalaupun anggaran dari dinas sudah habis maka paling tidak bisa memakai dana Belanja Tidak Terduga (BTT)," katanya kepada GenPi.co NTB, Kamis (16/6).

Politisi PKS itu meminta dinas segera menjemput bola untuk membeli kebutuhan obat-obatan agar hewan ternak masyarakat tidak semakin parah.

"Kasihan para peternak, mereka harus mengeluarkan biaya sendiri dengan jumlah cukup besar untuk mengobati sapinya yang terjangkit PMK," ujarnya.

Bayangkan, kata KTS sapaan akrabnya, satu sapi saja peternak harus mengeluarkan biaya sampai Rp 600.000-an untuk biaya obat suntik.

Satu sapi yang terjangkit PMK bisa disuntik 3 sampai 6 kali.