Kasus Korupsi Dikbud NTB: Penyidik Segera Kantongi Kerugian Negara

Kasus ini juga menjadi atensi KPK karena berkutat cukup lama di kepolisian terhitung sejak tahun 2018.

Persoalannya berkaitan dengan pemenuhan petunjuk jaksa perihal perbandingan harga barang.

Dari uraian kasus, ada barang yang sebagian berasal dari produk usaha rumahan dan impor. Hal itu yang membuat berkas milik dua tersangka kerap bolak-balik dari jaksa peneliti ke meja penyidik.

Menurut KPK, perbandingan harga barang yang menjadi petunjuk jaksa peneliti itu bisa terpenuhi dengan menyesuaikan spesifikasi dari produk bermerek.

Penyidik bisa mencocokkan barang dengan harga pasaran sesuai tahun produksi.

Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan dua orang tersangka, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial MI dan direktur pelaksana proyek dari CV Embun Emas berinisial LB.

Keduanya ditetapkan tersangka dengan penguatan alat bukti dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB yang merilis kerugian negara mencapai Rp 702 juta.

Kerugian muncul dari hasil identifikasi dua tahap penyaluran anggaran pengadaan proyek, yakni pertama senilai Rp 1,57 miliar untuk dibagikan ke lima SMA negeri dan kedua senilai Rp 982,43 juta untuk empat SMA swasta. (antara/ket/jpnn)