Dituduh Membungkam Demokrasi, Kuasa Hukum DPRD NTB: Bukan Kritik, tetapi Fitnah
"Jadi itu ranah penyidik, bukan kami dari kuasa hukum," katanya.
Sementara itu, tim kuasa hukum lainnya Burhanuddin menepis bahwa laporan terhadap Fihiruddin bersifat pribadi oleh Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda.
"Jadi Bu Isvie melapor itu bukan pribadi. Sebagai anggota maupun Ketua DPRD itu tetap melekat terhadap Bu Isvie. Apalagi saat melapor, didampingi semua pimpinan dan ketua fraksi. Artinya sangat jelas, sehingga tidak bisa dianggap itu laporan pribadi," terangnya.
Oleh karena itu, selaku tim penasehat hukum, karena perkara ini tetap berlanjut Pengadilan Negeri (PN) Mataram, pihaknya pun tetap mengikuti tahapan laporan M Fihiruddin.
"Saat ini dalam sidang perdata, sedang pembacaan gugatan," katanya.
Kepolisian melakukan penahanan terhadap tersangka pada Jumat (6/1).
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto mengatakan bahwa penyidik melakukan penahanan usai yang bersangkutan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka.
Sampai pada 20 hari ke depan, MF resmi menjalani masa penahanan tahap pertama di Rutan Polda NTB. (antara/ket/jpnn)
Tim kuasa hukum DPRD NTB menyebutkan bahwa yang dilakukan MF bukan memberikan kritik, tetapi menyebarkan fitnah
Redaktur & Reporter : Ketut Efrata
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com NTB di Google News
