Kasus Korupsi RSUD Praya Tak Berujung, Kejari Hanya Umbar Janji

"Publik sudah muak dengan semua proses penanganan perkara yang terkesan penuh intrik dan skenario ini," ujarnya.

Upaya pihak kejaksaan mengalihkan permintaan audit dari BPKP Provinsi NTB kepada Inspektorat Lombok Tengah saja sudah memberikan indikasi adanya upaya melindungi oknum tertentu di jajaran elit birokrasi Pemkab Loteng.

"Inspektorat Loteng juga kami meminta agar proses audit yang diminta Kejari agar segera dipercepat prosesnya. Kami tidak ingin jika kedua institusi negara ini saling lempar tanggung jawab dan berujung pada lambatnya penanganan perkara," sebutnya.

Diduga, korupsi yang disebutkan oleh Kejari di awal penyelidikan kasus berpotensi merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.

"Siapapun yang terlibat di dalam dugaan Korupsi berjamaah pada BLUD RSUD Praya ini agar segera ditetapkan sebagai tersangka dan lakukan penahanan agar asumsi liar yang berkembang di masyarakat bisa segera berakhir," tegasnya.

Dengan begitu, publik bisa memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kejari Loteng bahwa mereka mampu menuntaskan kasus hukum yang diduga melibatkan elit birokrasi.

"Jangan hanya garang dan tegas pada kasus yang menyeret mantan Kades dan para Kadus serta aparatur desa saja tapi lemah dan lumpuh ketika berhadapan dengan kekuatan elit birokrasi di pemerintah daerah," ucapnya.

Sebelumnya, Kasi Pidsus Kejari Loteng Bratha Hari Putra mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Inspektorat.