Dewan NTB Minta Pemerintah Serius Tangan Tengkes, Dampaknya Serius

ntb.jpnn.com, MATARAM - Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat Baiq Isvie Rupaeda meminta pemerintah untuk lebih fokus menangani masalah tengkes atau stunting.

Baiq mendorong penanganan tengkes tidak hanya ditangani eksekutif, tetapi juga bisa masuk dalam program aspirasi pada legislatif.

"Karena itu dalam program aspirasi DPRD NTB, program 'stunting' (tengkes) harus dimasukkan. Ini tidak hanya menjadi urusan pemerintah dalam hal ini eksekutif, tetapi memerlukan seluruh komponen untuk bergerak menyelesaikan, termasuk dewan," katanya di Mataram, Kamis (7/4).

Untuk mempercepat penanganan tengkes, seluruh anggota dewan NTB juga harus memberikan perhatian pada persoalan tersebut.

Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, prevalensi tengkes rata-rata di NTB di angka 31,4 persen.

Tengkes adalah kondisi gagal pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat kurang asupan gizi dalam waktu lama, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan.

Tengkes ditandai dengan pertumbuhan yang tidak optimal sesuai dengan usianya.

Tengkes biasanya pendek (walau pendek belum tentu stunting), serta gangguan kecerdasan.