Lihat! Anggaran PUPR NTB Tahun Depan Capai Rp 441 Miliar

"Untuk hutang percepatan jalan itu kita berharap selesai tahun ini, tetapi kita masih harus melihat tercapai tidak realisasi keuangan-nya dulu," terang Ridwan Syah.

Ia mengatakan kalau posisi hutang harus berpindah ke 2023 maka akan mempengaruhi anggaran untuk pemeliharaan seperti jalan, jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemprov NTB dan juga program lainnya.

Sebab biaya pemeliharaan jalan, membutuhkan dana Rp 100 miliar, pemeliharaan jaringan irigasi sekitar Rp 60 miliar lebih.

"Seandainya keuangan minim sementara ada catatan prioritas di 2023 maka kita akan mengadakan penajaman efisiensi," ujarnya.

Disinggung adanya masukan untuk mencoret direktif baik gubernur maupun wakil gubernur, Dae Iwan sapaan akrabnya menegaskan dirinya sendirinya bingung dengan istilah tersebut. 

"Yang jelas semua program APBD itu direktif. Karena apa kebutuhan mendesak itu tidak saja melalui saluran wakil rakyat namun kunjungan gubernur, wakil gubernur para kepala dinas bagaimana mendengarkan langsung permintaan masyarakat yang kemudian diaktualisasikan menjadi program reguler di dinas," katanya. (antara/ket/jpnn)