Ditagih Rp 60 Ribu per Map, Perempuan Ini Segera Mengadu ke Presiden Jokowi

ntb.jpnn.com, LOMBOK TIMUR - Direktur Utama PT Cahaya Lombok Irene Yanti Manuwu mengaku tak segan untuk bersurat kepada Presiden RI Joko Widodo terkait pengalamannya dalam mengurus dokumen calon pekerja migran Indonesia (CPMI)

Ia mencurigai adanya dugaan pungutan liar dalam mengurus dokumen tersebut.

Atas kercurigaannya itu, ia mendatangi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Timur, NTB.

Menurut penuturan Irene, pungutuan liar ini turut mempersulit proses pengurusan doumen.

"Sudah satu bulan dokumen rekomendasi kami belum selesai. Kami tidak mau ada masalah karena apa, sekarang ada aturan baru nol rupiah," katanya kepada Kepala Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur, H Supardi, dan jajarannya di Kabupaten Lombok Timur, Senin (26/9).

Perempuan yang juga anggota Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) NTB itu, membeberkan fakta bahwa pegawainya sudah menyerahkan dokumen rekomendasi pembuatan paspor CPMI yang akan berangkat ke Malaysia sejak 26 Agustus.

Namun hingga 26 September 2022 belum diselesaikan.

Pihaknya sudah berkali-kali menanyakan kepada bidang yang mengurusi masalah dokumen rekomendasi pembuatan paspor CPMI. Namun justru tidak mendapat respon positif.