Penghapusan Tunjangan Profesi Guru Tuai Protes, Guru Madrasah NTB Sebut Begini

"Tunjangan profesi guru ini menjadi tumpuan ribuan guru madrasah yang berada di daerah-daerah, belum lagi yang ngajar di daerah terpencil," katanya. 

Ia menilai wacana pemerintah untuk menghapus draf pasal itu merupakan tindakan yang keliru. 

"Apakah pak menteri sudah melihat keadaan para guru di daerah-daerah?" ujarnya. 

Disampaikan Balya, data 2019 duru madrasah di NTB mencapai 34.525. 

Yang berstatus sertifikasi sebanyak 12.956 guru, sementara yang belum berjumlah 21.569 guru. 

"Seharusnya Menteri Pendidikan menambah tunjangan profesi bagi guru, bukan menghilangkannya," imbuhnya. 

Diketahui tunjangan profesi guru mempunyai landasan hukum sangat kuat, yakni pada Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Pasal tersebut berbunyi pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.