Lindungi Padang Lamun di Gili Trawangan, KKP Bongkar 18 Ayunan Ilegal

Polsus PWP3K Lalu Adrajatun, mengatakan BAP merupakan upaya penertiban yang harus dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil beberapa kali sosialisasi yang diberikan kepada pelaku usaha dan imbauan dari Kepala BKKPN Kupang.

Kepala Satwas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lombok Timur, Pangkalan PSDKP Benoa, Albertus Septiono, menambahkan pihaknya akan mengawal komitmen para pelaku usaha yang akan membongkar fisik bangunan hingga tenggat waktu yang diberikan sesuai yang tertuang dalam BAP, yakni 7 kali 24 jam.

"Sampai dengan saat ini, kami masih menilai upaya baik yang disampaikan oleh pelaku usaha, jadi kami tidak mau berandai andai, dan saya yakin pelaku usaha sangat konsen dengan kelestarian alam perairan Gili Trawangan," ujarnya. (antara/ket/jpnn)