NTB Jangan Tinggal Diam, Stunting Masih Tinggi nih...

ntb.jpnn.com, MATARAM - Prevalensi stunting di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih terbilang tinggi, yakni di angka 31,4 persen.

Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri mendorong Pemerintah Provinsi NTB untuk tidak diam dan mempercepat penanganan stunting.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi mengatakan, diperlukan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan posyandu dalam menangani masalah ini.

"Diperlukan optimalisasi peran PKK dan posyandu dalam penurunan angka stunting ini," ujarnya dalam acara pembukaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) NTB 2023.

Menurutnya perlu ada kolaborasi dua lembaga PKK dan posyandu karena program kerja yang dimilikinya banyak yang menyentuh masyarakat di tingkat bawah.

Misalnya di PKK ada program pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga Indonesia, program sosialisasi dan promosi makanan berbahan baku lokal, kegiatan bedah rumah untuk menciptakan Rumah Layak Huni hasil kerja sama dengan PUPR dan lain sebagainya.

Sementara itu, posyandu juga memiliki program kesehatan ibu, bayi, dan balita, program kesehatan anak usia sekolah dan remaja, kesehatan usia produktif, kesehatan lanjut usia, perbaikan gizi masyarakat.

Selain persoalan stunting, pihaknya juga mendorong agar NTB mampu menekan kemiskinan ekstrem, sebab angka kemiskinan ekstrem di NTB mencapai 284 ribu jiwa. (antara/ket/JPNN)